persekusi/per·se·ku·si/ /pérsekusi/ v pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas;

memersekusi/me·mer·se·ku·si/ v menyiksa, menganiaya.

Bentuknya apa?

Temuan KontrasS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyebutkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, kasus persekusi meningkat cukup tajam. Riset yang dilakukan selama Oktober 2016-Juni 2017 memperlihatkan tiga tren terbesar persekusi dalam perkara berujar dan berpendapat, yaitu berupa pelarangan (24 kasus), intimidasi (21 kasus), dan pembubaran paksa (19 kasus). Persekusi pun tidak dilakukan individu atau kelompok kecil, tetapi kelompok besar seperti ormas. South East Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) mencatat, dari Januari 2015 hingga Februari 2018, ada 65 kali pelanggaran hak berkumpul dan berekspresi di Indonesia. Pelanggaran tersebut berupa intimidasi, pelarangan, perusakan, interogasi, penangkapan, pembredelan,  dan pembubaran paksa.

Persekusi dan pelanggaran hukum.

Istilah persekusi ramai terdengar belakangan ini, setelah banyak kasus persekusi yang berawal dari berpendapat di media sosial yang membuat seseorang lalu diburu dan diintimidasi oleh orang lain yang berbeda pendapat dengannya.

Menkominfo bilang, menyebarluaskan informasi tentang seseorang untuk diburu atau diintimidasi udah melanggar UU ITE (Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta rupiah.

Gak Ccuma itu, tindakan persekusi juga melanggar kebebasan berpendapat seseorang yang harusnya terjamin dalam Undang-Undang Pasal 28 (E) UUD 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Dimana aja sih?

Kontras menyatakan kasus persekusi terbanyak ada di Jakarta dan Jawa Barat. Tak heran bila pada tahun 2016 skor IDI Jawa Barat turun dari 73,04 menjadi 66,82 dan Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penurunan IDI terbesar.

Kok bisa terjadi?

Rivanlee Anandar, staf Divisi Advokasi Pembelaan HAM KontraSS, menyatakan bahwa korban persekusi yang muncul selama periode 3 tahun tersebut mayoritas akibat perbedaan pandangan politik atau minoritas di masyarakat.

Terus, harus gimana?

Mengingat tahun ini udah mulai rame masa kampanye Presiden dan bermacam hal bisa jadi isu yang sensitif, baiknya kita berhati-hati dalam posting pendapat di media sosial. Pikirin dulu apakah yang mau kita posting itu perlu untuk diposting atau cukup dibahas pas lagi nongkrong cantik sama temen aja? Intinya, think before you post! Berpendapat memang hak setiap orang, tapi jangan lupa untuk berhati-hati ya!.

 

Oleh: NQ

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.