Beberapa tahun belakangan ini, sebagian negara di dunia banyak mengadakan Pride Parade untuk merayakan keragaman gender. Banyaknya negara barat yang mengadakan kegiatan ini membuat sebagian orang mengira bahwa keragaman gender adalah hal yang hanya terjadi dan bermula dari negara Barat. Sebetulnya, apa benar keragaman gender itu hanya ada di negara barat? Apakah negara non Barat termasuk Indonesia tidak memiliki keragaman gender?

Keberagaman gender dalam budaya

Secara budaya, orang Indonesia telah mengakui keragaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Indonesia memiliki sejarah homoseksualitas dan transgender yang kaya. Fakta ini tentunya bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa mereka adalah “kiriman dari Barat.”

Mari kita lihat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dengan keberagamaan gendernya. Sejak era sebelum Islam masuk, orang-orang Bugis telah mengakui lima jenis gender. Mereka membagi masyarakat berdasarkan gendernya menjadi laki-laki (oroane), perempuan (makkunrai), laki-laki menyerupai perempuan (calabai), perempuan menyerupai laki-laki (calalai), dan pendeta androgini (bissu). Kemiripan juga terjadi di provinsi yang sama pada masyarakat Toraja. Mereka mengakui gender ketiga, yang disebut to burake tambolang. Antropolog Hetty Nooy-Palm menyatakan masyarakat Toraja percaya bahwa para pemimpin agama yang paling penting dalam budaya mereka adalah seorang wanita, atau burake tattiku, dan seorang pria berpakaian sebagai seorang wanita, atau burake tambolang.

Di masa lalu, pemimpin agama transgender di Toraja dan Bugis memainkan peran penting dalam komunitas mereka. Bissu dan to burake – mereka memimpin upacara spiritual atau ritual panen di desa-desa. Masyarakat akan mengagumi dan menghormati sebuah desa yang memiliki to burake.

Beberapa suku di tenggara Papua – mirip dengan suku-suku di dataran tinggi sebelah timur Papua Nugini – melaksanakan “ritual homoseksualitas.” Praktik ini meminta pemuda laki-laki melakukan oral seks pada laki-laki yang lebih tua sebagai bagian dari ritual mereka menuju kedewasaan. Mereka percaya bahwa air mani adalah sumber kehidupan dan intisari dari maskulinitas, sehingga penting bagi pemuda laki-laki untuk menjadi pria yang sejati.

Di Jawa Timur, pertunjukan tarian tradisional Reog Ponorogo menunjukkan hubungan intim antara dua karakter: warok dan gemblak. Penari laki-laki utama, atau warok, harus mengikuti aturan maupun ritual fisik dan spiritual yang ketat. Dalam aturan ini, seorang warok dilarang berhubungan seksual dengan seorang wanita. Tetapi dia diizinkan untuk melakukan hubungan intim dengan karakter anak laki-laki muda, atau gemblak, dalam pertunjukan tarian tersebut. 

Praktek diskriminasi pada individu dengan gender beragam

Meskipun secara sejarah dan budaya Indonesia memiliki gender yang beragam, pada prakteknya, masih banyak terjadi diskriminasi pada individu dengan gender yang berbeda atau non hetero. Hal ini terus berlangsung karena pemahaman sebagian orang yang menganggap pembagian gender hanya laki-laki dan perempuan dengan relasi yang “seharusnya” adalah heteroseksual, yakni relasi antara perempuan dan laki-laki.

Diskriminasi yang terjadi bukan hanya berlangsung di ranah publik tapi juga hingga ke ranah privat. Adanya sweeping bagi waria yang bekerja di salon di tengah tahun 2018 adalah salah satu contoh diskriminasi di ranah publik dimana individu dengan gender berbeda sulit mengakses pekerjaan sebagaimana warga negara lain. Diskriminasi juga dialami individu dengan gender berbeda saat mereka mengakses layanan kesehatan maupun keuangan, dimana mereka seringkali dipertanyakan jenis kelaminnya dan tidak bisa mendapatkan layanan hanya karena jenis kelamin yang dianggap berbeda dan “aneh” tersebut.

Tak ada aturan tentang keragaman gender

Sebetulnya Indonesia tidak memiliki aturan hukum yang spesifik mengenai individu dan warga negara dengan keragaman gender, sehingga seharusnya segala bentuk sweeping bagi individu dengan gender beragam tidak bisa dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum. Namun begitu, di sisi lain, ketiadaan aturan hukum ini juga merugikan individu dengan keragaman gender yang melaporkan diskriminasi atas layanan publik yang mereka alami berkaitan dengan jenis kelamin dan gender mereka, karena tidak ada aturan hukum yang secara jelas menyebutkan bahwa individu dengan gender yang beragam berhak mendapatkan semua jenis layanan publik.

Hak sebagai warga negara

Meskipun begitu, sebagai warga negara, individu dengan gender beragam juga memiliki hak yang sama dengan individu lainnya dalam mengakses layanan publik. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C Ayat (1) Amandemen Kedua, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan   kualitas   hidupnya   dan   demi   kesejahteraan umat manusia;” serta Pasal 31 Ayat (1) Amandemen Keempat yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Apa yang bisa kita lakukan?

Sebagai individu yang juga warga negara, hal paling mudah yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa kita tidak melakukan tindakan yang membuat hak orang lain sebagai warga negara terlanggar. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kalaupun kita tidak memiliki gender beragam dan tidak memahami kenapa orang lain bisa memiliki gender beragam, kita bisa coba cari tahu di internet tentang keragaman gender. Atau setidaknya kita bisa menerima perbedaan tanpa memaksa orang lain untuk menjadi seperti kita. Beda itu biasa, sebagaimana asas Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan negara kita. Lagipula, perbedaan itu diperlukan supaya kita bisa saling belajar dan berkolaborasi. Setuju?

 

Sumber: kompas.com

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.