Hari ini merupakan pengingat atas banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada transgender bahkan hingga mengakibatkan kematian.Diperingati sejak 13 tahun lalu, ketika seorang transgender bernama Rita Hester terbunuh pada 20 November 1998 di Massachusetts, Amerika Serikat. Kematian Rita Hester merupakan momentum dimana akhirnya komunitas transgender di dunia, termasuk Indonesia, memperingatinya sebagai hari dimana komunitas mengekspresikan keinginannya untuk mendapat perlindungan hukum dan hak yang sama sebagai warga negara. Tak hanya di Amerika, penyiksaan terhadap para transgender juga dialami di Indonesia. Mereka seringkali mendapat perlakuan semena-mena dari masyarakat, bahkan aparat kepolisian.

Penelitian yang dilakukan Arus Pelangi tahun 2013 menunjukan bahwa 89.3% LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dimana 79.1% dalam bentuk kekerasan psikis, 46.3% dalam bentuk kekerasan fisik, 26.3% dalam bentuk kekerasan ekonomi, 45.1% dalam bentuk kekerasan seksual, dan 63.3% dalam bentuk kekerasan budaya. Bentuk kekerasan budaya yang dialami termasuk pengusiran dari rumah atau kos, dituntut untuk menikah, dan dipaksa untuk menikah dengan orang yang tidak disukai. Pelaku utama kekerasan budaya adalah keluarga (76.4%). Lalu kekerasan psikis yang biasanya dialami dalam bentuk ancaman, diusir, diawasi, disakiti, dikirimi pesan gelap, dikuntit, dan dirusak barangnya; dilakukan oleh orang tidak dikenal (46%), keluarga (41.9%) dan teman (38.5%). Waria paling banyak mengalami kekerasan seksual (49%), khususnya yang dilakukan oleh orang tidak dikenal, tamu, preman, dan teman.

Banyak dari kasus kekerasan yang dialami LGBT terjadi dalam bentuk bullying saat di sekolah, yang berdampak pada penurunan performa belajar, meninggalkan sekolah, dan pada akhirnya berfikir atau bahkan mencoba untuk bunuh diri.
17.3% LGBT pernah melakukan usaha bunuh diri, dan 16.4% mencobanya lebih dari satu kali. 65.2% LGBT mencari bantuan ke teman saat mengalami kekerasan dan hanya 18.7% yang mencari bantuan ke keluarga. 29.8% LGBT memilih untuk tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan. Data-data ini menunjukan bahwa komunitas LGBT sangatlah rentan terhadap kekerasan, stigma, dan diskriminasi yang kerap terjadi di ruang publik dan ruang domestik.

Di Indonesia sendiri sudah terjadi banyak kasus pembunuhan waria, seperti di antaranya yang disebutkan dalam buku
Jadi Kau Tak Merasa Bersalah!?” yang diterbitkan oleh Arus Pelangi dan Yayasan Tifa. Disebutkan ada kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap kawan-kawan transgender seperti kasus kematian Elly di Jakarta yang diduga meninggal akibat diceburkan aparat berwenang ke Kali Ciliwung hingga kasus kematian Vera di Purwokerto akibat penganiayaan. Menurut data yang dirangkum Cangkang Queer, dikatakan bahwa sejak tahun 2011-2015 terdapat 234 kasus kekerasan terhadap LGBT di kota Medan. Korban tertingginya dialami oleh kelompok transgender yaitu sebanyak 98 korban. Di Makassar, berdasarkan data dari Komunitas Sehati, setidaknya terdapat 21 kasus kekerasan yang terjadi terhadap transgender dalam rentang waktu 2007-2015.

Namun begitu, tidak ada kejelasan mengenai penuntasan maupun kelanjutan proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Keacuhan pemerintah menangani banyaknya kasus penyiksaan terhadap waria ini mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. Komnas Perempuan sangat menyayangkan hal ini, karena sebagai negara yang telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 tahun 1984, Indonesia seharusnya melindungi hak asasi setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, orientasi, atau preverensi seksualnya. Namun faktanya, sampai saat ini kaum waria masih menjadi kelompok yang rentan mendapat kekerasan dalam memperjuangkan identitasnya tanpa bantuan dari pemerintah.

Di lain sisi, meskipun konstitusi negara jelas menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (UUD 1945 Pasal 28i Ayat 2), perlindungan hukum yang lemah dan sikap pembiaran yang di lakukan oleh aparat keamanan membuat tindakan yang di lakukan mereka seakan semakin mendapat ‘restu.’

Sudah saatnya kita bisa menghargai dan menerima perbedaan yang dimiliki orang lain, karena perbedaan apapun tidak seharusnya menghalangi individu mendapatkan haknya sebagai warga negara.

Oleh: NQ

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.